Mau Dibawa ke Mana Transportasi Kita?

macet-tapi-rapi.jpgTiap tahun sedikitnya 30.000 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam tiga tahun, jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas setara dengan jumlah korban bencana tsunami di Aceh. Lalu lintas memang kerap dipandang sebelah mata!

Dari data yang diperoleh Departemen Perhubungan terungkap, sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan human error (kesalahan atau kecerobohan pengemudi). Karena itulah, Departemen Perhubungan (Dephub) menganggap perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang? (UU) Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dinilai tidak aspiratif lagi terhadap aspek keselamatan.

Karena persoalan utama pada kecerobohan pengemudi, Dephub memandang tidak ada lain bahwa sistem penerbitan surat izin mengemudi (SIM) harus ditata ulang. Begitu juga terhadap pengemudi angkutan barang dan umum yang juga harus bersertifikat, agar mereka tidak lagi ugal-ugalan.

Persoalan pun kemudian tidak berhenti sampai di situ. Banyaknya kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) membuat masalah registrasi dan identifikasi (regident) dipandang perlu untuk ditata ulang.

Di sisi lain, kecelakaan lalu lintas juga kerap terjadi di luar persoalan human error tadi. Misalnya akibat jalanan rusak, rambu-rambu jalan yang sudah tidak tepat fungsi, penyempitan bahu jalan yang sulit ditanggulangi, pelanggaran lalu lintas oleh becak dan delman, hingga akibat pungutan liar oleh aparat Dephub terhadap kendaraan bermuatan lebih (overload) yang mengakibatkan jalan raya cepat rusak dan beban APBN bertambah.

Tanggung-gugat

Ribuan kecelakaan yang merenggut nyawa terjadi bukan tanpa sebab. Karena itu, sudah waktunya diperlukan tanggung jawab dari pihak-pihak pengelola lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini Dephub, Departemen PU, Direktorat Lalu Lintas Polri, dan diharapkan setelah UU LLAJ yang baru terwujud, unit-unit pelaksana penerbit SIM, regident kendaraan, dan sertifikasi juga bertanggung jawab.

Direktur Keselamatan Transportasi Darat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Dephub, Suripno, mengatakan, sanksi tanggung-gugat dimunculkan dalam Rancangan Undang-Undang? Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) agar tercipta tanggung jawab masing-masing instansi terhadap persoalan lalu lintas.

Pasal 149 RUU LLAJ menyatakan: Setiap orang yang menyelenggarakan jalan yang tidak laik operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau paling banyak Rp 48.000.000 = (empat puluh delapan juta rupiah).

Menurut Suripno, tiap orang yang dimaksudkan bisa dari Dinas/Dephub, Departemen PU, dan unit-unit pelaksana penerbit SIM, STNK, BPKB, dan sertifikasi pengemudi serta bengkel. “Selama ini tidak ada tanggung- gugat. Orang yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan tidak pernah diapa-apakan,” ungkap Suripno. Ia menambahkan, yang dimaksud dengan setiap orang bisa pada pejabat eselon II, bahkan eselon I di tingkat daerah atau pusat.

Untuk menyelenggarakan jalan yang laik operasional, kata Suripno, harus dilakukan audit pada setiap ruas jalan yang dilakukan setiap tahun. Misalnya saja di ruas jalan tertentu di provinsi tertentu kecepatan laju kendaraan yang diizinkan sebelumnya 70 km per jam. Tetapi, karena pertambahan jumlah penduduk dan kendaraan membuat jalanan ramai dan kecepatan tidak memungkinkan lagi 70 km per jam. Begitu sebaliknya.

Kalau petugas Dephub tidak mengubahnya dan terjadi kecelakaan, petugas lapangan Dephub atau pejabat di atasnya harus bertanggung jawab. Dia bisa dikenai sanksi pidana. Begitu pula bila jalanan rusak, petugas dan pejabat di Departemen PU juga harus bertanggung jawab bila terjadi kecelakaan akibat kendaraan terperosok lubang di jalan.

“Audit tahunan ini diharapkan dilakukan dalam setahun. Auditornya harus independen. Cara ini dilakukan agar jumlah kecelakaan bisa ditekan. Peraturan pemerintah mengenai audit harus segera dibuat,” kata Suripno, Minggu (14/5).

Begitu pula bila terjadi kecelakaan akibat human error. Unit pelaksana penerbit SIM harus bertanggung jawab terhadap kelalaian yang ditimbulkannya yang berakibat kecelakaan itu. Misalnya saja ada kecelakaan lalu lintas, pengendara sepeda motor menabrak pejalan kaki.

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata terungkap bahwa usia pengendara di bawah ketentuan, buta huruf, dan sebenarnya tidak terampil mengendarai motor. Petugas yang menerbitkan SIM pengendara motor tadi harus diberi sanksi pidana. Mengapa dia bisa memperoleh SIM dengan segala kekurangannya itu?

“Inilah salah satu semangat perbaikan yang ada dalam RUU LLAJ,” ungkap Suripno.

Badan pelayanan umum

Masalah transportasi (lalu lintas dan angkutan jalan) memang tidak sebatas pada soal SIM, jalan rusak, dan rambu-rambu. Pengaturan lalu lintas juga memiliki peranan sangat vital dalam menata kelancaran arus lalu lintas.

Direktur Lalu Lintas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Yudi Susharianto mengungkapkan bahwa polisi kerap menjadi kambing hitam sehubungan kesemrawutan arus lalu lintas.

“Di perempatan jalan terjadi kesemrawutan, yang disalahkan polisi. Padahal, interval lampu lalu lintasnya yang tidak menyesuaikan keadaan kepadatan arus lalu lintas. Polisi sendiri tidak bisa mengubah rambu lampu lalu lintas,” ungkap Yudi.

Sepotong Jalan Raya Serpong, Tangerang, dari WTC Matahari hingga BSD Juction bisa dijadikan contoh buruk pengaturan (rekayasa) lalu lintas oleh Dinas/Dephub. Tepat di depan pusat perbelanjaan WTC Matahari dibuat “U turn”, yang persis di di depannya terdapat pintu keluar kendaraan dari pusat perbelanjaan itu.

Kendaraan dari arah BSD bila ingin masuk WTC Matahari kerap berbenturan dengan arus kendaraan yang mau keluar WTC. Akibatnya, kemacetan tak terelakkan. Ironisnya, di sekitar situ tidak ada jembatan penyeberangan, padahal setiap hari ribuan orang keluar-masuk mal itu. Kemacetan tentu makin parah ketika ada angkutan kota ngetem dan kebetulan pula jalanan persis di depan WTC rusak, tak terurus.

Aneh lagi pengaturan lalu lintas di kawasan BSD. Beberapa tahun lalu di depan Plasa BSD ada putaran (jalan memutar), begitu pula jalan memutar juga ada setelah itu. Namun, ketika manajemen BSD membangun BSD Juction di tengah-tengah putaran jalan, kedua putaran itu ditutup seketika. BSD membangun “U turn” di depan deretan rumah toko Golden Boulevard untuk menggenjot penjualan ruko.

Masih belum cukup juga. Manajemen BSD malah membangun BSD Juction “di tengah- tengah jalan”. Padahal, Jalan Raya Serpong merupakan Jalan Raya Provinsi. Bagaimana mungkin Pemprov Banten bisa memberikan izin pembangunan mal di tengah-tengah jalan raya. Untuk siapa pengaturan lalu lintas itu?

Siapa lagi yang dirugikan dari pengaturan lalu lintas semaunya itu kalau bukan masyarakat yang kerap terjebak macet ketika melintas.

Suripno mengatakan bahwa dalam menata sistem transportasi yang baik harus dibentuk sebuah badan transportasi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ke depan, kata dia, badan usaha milik negara akan terbagi dua, yaitu badan layanan umum (BLU) yang nonprofit dan BUMN yang ditargetkan untuk profit.

BLU ini membawahi berbagai unit pelaksana, seperti unit pelaksana SIM, regident (STNK dan BPKB), unit sertifikasi, dan sejenisnya. Badan ini seharusnya independen, tidak dapat dipengaruhi instansi lain. Masyarakat pun diharapkan bisa memberikan kontrol secara terbuka. “Ini keinginan dari kami (Departemen Perhubungan) untuk menata sistem transportasi kita agar bisa lebih baik. Itulah semangat yang ada dalam RUU LLAJ,” katanya.

Polri sendiri diharapkan lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan. Memang, kata Suripno, rasanya tidak mungkin lagi bila pihak yang melakukan pengawasan sekaligus bertanggung jawab melakukan pengelolaan. Hal itu membuat fungsi pengawasannya menjadi lemah.

Pengawasan polisi tentu diharapkan lebih efektif dalam mengontrol penyimpangan oleh oknum Dephub dan jajarannya, Departemen PU dan jajarannya, serta pengawasan terhadap unit-unit pelaksana agar tidak melakukan penyimpangan. Bila kondisi ini tercapai, diharapkan sistem transportasi di Indonesia ke depan akan tumbuh lebih baik dan memiliki arah yang jelas.

Dalam menata transportasi, semua pihak memang harus menahan diri dari keinginan untuk menonjolkan kepentingan-kepentingan institusi, kelompok, atau pribadi. Kepentingan dan pelayanan masyarakat harus diutamakan. Kalau tidak… mau dibawa ke mana transportasi kita?

 

Source: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/18/metro/2656187.htm

 

Satu Balasan ke Mau Dibawa ke Mana Transportasi Kita?

  1. economatic mengatakan:

    Itulah apabila hanya peduli Pajak Kendaraan Bermotor dari pada aturan berkendara yang baik. Kondisi lalu lintas di negeri kita sudah parah kesemrawutannya, namun tindakan aparat sangat minim dan baru kelihatan jika mengadakan operasi zebra dadakan. Bila tidak ada tindak lanjutnya, saya khawatir angka kecelakaan lalu lintas bisa melampaui korban Tsunami di Aceh. Semoga bisa jadi perhatian pihak yang terkait.
    Salam kenal http://economatic.wordpress.com/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s